JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Bencana hidrometeorologi yang kerap melanda Indonesia semakin menegaskan urgensi perencanaan tata ruang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan hal tersebut dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana yang diselenggarakan di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (20/3/2025).
“Sekitar 96% bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik bukan sekadar wacana, tetapi harus diterapkan secara nyata di setiap tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, guna memitigasi risiko bencana dan melindungi masyarakat,” ujar Wamen Ossy dalam paparannya.
Menurutnya, perencanaan tata ruang yang baik merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Tata ruang yang efektif tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
“Tata ruang yang terencana dengan baik harus mencakup aspek mitigasi risiko bencana yang vital guna menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan, bahwa perencanaan tata ruang harus memperhatikan beberapa aspek penting, seperti identifikasi zona rawan bencana, pengurangan kerentanan infrastruktur, serta penempatan infrastruktur vital di lokasi yang aman dari potensi bencana.
Tata ruang yang baik diharapkan dapat mengurangi dampak bencana, menyelamatkan nyawa, mencegah kerugian ekonomi, serta meningkatkan kapasitas lokal dalam merespons dan memulihkan diri pascabencana.
Meski demikian, Wamen Ossy mengakui bahwa implementasi perencanaan tata ruang menghadapi berbagai tantangan, seperti memperkuat koordinasi antar lembaga, memanfaatkan teknologi dan data, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan dan peraturan.
“Selain itu, penguatan pengendalian dan penertiban juga sangat diperlukan guna memastikan implementasi tata ruang yang efektif di lapangan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar institusi dalam menghadapi tantangan bencana.
“ATR/BPN bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sementara BNPB fokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko. Kolaborasi antara kedua lembaga ini sangat penting,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta para kepala daerah yang hadir secara luring maupun daring. (*)
