Oleh: Aulia Aziz Al Haqqi SH MH (Praktisi Hukum)
BERITAANDALAS.COM – Korupsi sering dikaitkan dengan niat jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan merugikan negara. Namun, tahukah anda bahwa seseorang bisa terseret dalam kasus korupsi tanpa sengaja?, kelalaian dalam menjalankan tugas juga bisa berujung pada tindak pidana korupsi.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), unsur kelalaian menjadi aspek penting dalam menjerat seseorang yang bertanggung jawab atas kerugian negara, meskipun tanpa niat jahat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus korupsi, bukan hanya kesengajaan yang bisa menjadi dasar hukum, tetapi juga kelalaian.
Menurut hukum pidana, kelalaian terjadi ketika seseorang gagal menjalankan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara. Ini berbeda dengan korupsi yang dilakukan dengan sengaja, di mana pelaku memang berniat memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Pasal 2 dan 3 UU Tipikor: Kesengajaan vs Kelalaian
UU Tipikor membedakan antara korupsi yang dilakukan dengan sengaja dan yang terjadi akibat kelalaian.
Pasal 2: Korupsi dengan Kesengajaan
Pasal 2 UU Tipikor menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang menyebabkan kerugian negara dapat dipidana dengan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
Unsur-unsur Pasal 2:
- Kesengajaan: Pelaku dengan sadar melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan merugikan negara.
- Penyalahgunaan wewenang: Biasanya dilakukan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan.
- Kerugian negara: Tindakan tersebut berdampak langsung pada keuangan negara.
- Tujuan memperkaya diri atau orang lain: Motif utama adalah keuntungan pribadi atau kelompok.
Pasal 3: Korupsi Akibat Kelalaian
Pasal 3 UU Tipikor mengatur tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian. Seseorang yang lalai dalam menjalankan tugas dan menyebabkan kerugian negara dapat dihukum minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, dengan denda mulai dari Rp50 juta hingga Rp1 miliar.
Unsur-unsur Pasal 3:
- Kelalaian: Tidak ada unsur niat jahat, tetapi kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan tugas.
- Kerugian negara: Meskipun tanpa niat, tindakan tersebut tetap berdampak negatif bagi keuangan negara.
- Kewajiban yang diabaikan: Pelaku lalai dalam menjalankan prosedur yang seharusnya ditaati.
Mengapa Pasal 3 Penting?
Sering kali, pejabat atau pegawai negeri terjerat kasus korupsi bukan karena niat jahat, melainkan karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur administrasi dan pengelolaan keuangan negara. Pasal 3 UU Tipikor menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku yang tidak berhati-hati dalam mengelola dana negara.
Perbedaan mendasar antara Pasal 2 dan Pasal 3 terletak pada unsur niat. Jika Pasal 2 menuntut adanya kesengajaan untuk memperkaya diri, Pasal 3 lebih menyoroti kelalaian yang tetap berdampak buruk bagi negara.
Kelalaian dalam mengelola keuangan negara dapat berujung pada jeratan hukum, meskipun tanpa niat jahat. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara harus memahami peraturan dan bertindak dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjerat dalam kasus korupsi akibat kelalaian. Kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi kunci utama dalam mencegah kerugian negara akibat kelalaian yang tidak disengaja. (*)
