SURABAYA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan status tanah yang clean and clear sebagai langkah awal untuk menarik investasi. Dalam rapat koordinasi (rakor) penguatan ekonomi desa di Jawa Timur, ia mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk segera menuntaskan target RDTR yang telah ditetapkan.
“Kami meminta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati, dan Wali Kota untuk bersama-sama menyelesaikan RDTR. Kami tengah mempercepat proses perizinan melalui sistem ease of doing business, yang memerlukan RDTR yang terhubung dengan OSS (Online Single Submission),” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan di Gedung Grahadi, Surabaya, Ahad (9/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa sistem ini akan mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“Proses penyusunan RDTR biasanya memakan waktu 6 hingga 8 bulan. Namun, jika RDTR sudah selesai dan terintegrasi dengan OSS, KKPR bisa diterbitkan dalam waktu hanya 2 jam,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Saat ini, penyelesaian RDTR di Jawa Timur baru mencapai 19% dari target. Dari total 464 RDTR yang ditargetkan, baru 86 Perda/Perkada RDTR yang tersedia. Sementara itu, hanya 37 RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS.
Untuk mempercepat penyusunan RDTR, Menteri Nusron menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang.
“Dengan sinergi yang lebih kuat, target pertanahan dan tata ruang bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi kenyataan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Pemda memegang peran strategis dalam menjalankan kebijakan pertanahan dan tata ruang. Oleh karena itu, Menteri Nusron mengajak seluruh pemda untuk berkolaborasi dalam menciptakan tata ruang yang tertata dengan baik di seluruh wilayah. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan sektor investasi di Jawa Timur dapat berkembang pesat, memberikan dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Rakor kali ini mengusung tema ‘Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan serta Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional’. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. Turut mendampingi Menteri Nusron antara lain Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, beserta jajaran. (*)
