JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi rapat koordinasi (rakor) lanjutan terkait proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga pada Rabu (5/2/2025).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid ini, bertujuan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan yang terjadi antara kawasan hutan, perkebunan, transmigrasi, dan perumahan.
“Untuk mengurangi tumpang tindih lahan, kami melanjutkan program ILASP agar permasalahan serupa yang pernah terjadi tidak terulang di masa depan. Sebelumnya, belum ada integrasi sistem dan data. Dengan adanya program ini, seluruh lahan akan terpetakan dengan lebih jelas,” ujar Menteri Nusron usai pertemuan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
ILASP merupakan program yang dimulai melalui kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian ATR/BPN. Ke depan, untuk memperkuat implementasi dan memperluas cakupannya, program ini juga akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
“Selama ini, banyak tumpang tindih lahan yang terjadi, seperti lahan sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, lahan transmigrasi, dan perumahan. Oleh karena itu, kami mengintegrasikan sistem data dan administrasi pertanahan agar seluruh lahan dapat dipetakan dengan jelas dan terhindar dari masalah serupa di masa depan,” tambah Nusron Wahid.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam pertemuan ini menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan tapal batas antara kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL).
“Prinsipnya, kami bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan tapal batas antara kawasan hutan dan APL. Sinkronisasi data sangat penting karena data yang kami terima dari berbagai pihak terkadang berbeda. Kami hanya perlu duduk bersama untuk menentukan sejauh mana masalah ini dapat diselesaikan,” ungkapnya.
Komitmen kerja sama juga disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman. Ia berharap kerja sama ini dapat diimplementasikan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antar kementerian dan lembaga terkait.
“Karena kami adalah kementerian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kami juga mengharapkan dukungan dari Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan Kemendagri,” ujarnya.
Program ILASP diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penyelesaian konflik lahan yang kerap menghambat pembangunan dan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, penandatanganan MoU yang melibatkan lima kementerian/lembaga akan segera dilakukan, yakni Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, BIG, KLHK, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Plh. Kepala BIG sekaligus Sekretaris Utama RA. Belinda Arunarwati Margono, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari masing-masing lembaga. (*)
