JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda Jakarta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungannya dalam pengadaan tanah guna normalisasi Sungai Ciliwung.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan hal tersebut dalam rapat koordinasi pengadaan tanah dan pengendalian banjir di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (13/3/2025).
“Tugas kami di Kementerian ATR/BPN adalah mendukung Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Sesuai kesepakatan, pengadaan tanah ini mencakup kawasan dari Pengadegan hingga Rawajati, dengan total area sekitar 11 hektare atau sepanjang 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung,” ujar Nusron Wahid.
Rapat tersebut juga membahas langkah-langkah untuk memastikan keabsahan tanah guna mencegah permasalahan hukum dikemudian hari.
Nusron menjelaskan bahwa tanah yang dibebaskan dan dibeli oleh Pemprov DKI dari masyarakat akan digunakan untuk pelebaran sungai guna meningkatkan kapasitas daya tampung air.
Ia menambahkan bahwa penetapan lokasi (Penlok) proyek ini ditargetkan selesai pada akhir Maret 2025. Setelah itu, proses pengadaan tanah diharapkan rampung pada akhir Mei 2025.
“Dengan target ini, kami berharap pembangunan dapat dimulai pada awal Juni, karena lahan sudah dalam kondisi ‘clean and clear’,” jelas Nusron Wahid.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa proses normalisasi sungai akan dilakukan secara bijaksana.
“Kami berkomitmen untuk tidak melakukan penggusuran secara paksa. Semua akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan warga terdampak. Jika normalisasi ini berjalan dengan baik, maka diperkirakan dapat mengurangi potensi banjir di Jakarta hingga 40 persen,” katanya.
Normalisasi Sungai Ciliwung diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi banjir di Jakarta, sekaligus menjaga stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah Jabodetabek.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri PUPR Dody Hanggodo, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR, jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Alen Saputra, serta pihak terkait lainnya. (*)
