JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima berbagai apresiasi dalam rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).
Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kinerja sepanjang tahun 2024 serta 100 hari pertama kepemimpinan Menteri ATR/Kepala BPN.
Capaian tersebut mencakup langkah tegas kementerian dalam menangani permasalahan sertipikat hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi reforma agraria, serta pemberantasan mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian ATR/BPN.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja yang disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Program tersebut menunjukkan progres yang signifikan serta pencapaian yang nyata,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan, menyoroti keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam mengelola anggaran tahun 2024.
Ia mencatat bahwa beberapa program kementerian bahkan melampaui target, termasuk persetujuan rencana detail tata ruang (RDTR) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), yang realisasinya mencapai lebih dari 100 persen.
“Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp 7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Hal ini menunjukkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk redistribusi tanah dan upaya pemberantasan mafia tanah,” ujar Heri Gunawan.
Selain itu, langkah tegas Menteri ATR/Kepala BPN dalam menangani kasus sertipikasi di kawasan pagar laut turut mendapat apresiasi dari anggota Komisi II DPR RI lainnya, Taufan Pawe.
“Saya mengapresiasi keputusan Pak Menteri yang membatalkan beberapa alas hak bermasalah,” katanya.
Menanggapi berbagai pujian yang diberikan dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya bekerja maksimal dengan menjunjung tinggi transparansi.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan setiap permasalahan pertanahan secara transparan. Semua informasi akan disampaikan secara jelas kepada publik agar tidak menimbulkan isu liar yang dapat meresahkan masyarakat,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Dengan apresiasi serta dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan terus meningkatkan kinerja serta mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Turut hadir secara langsung dalam rapat ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran mengikuti rapat secara daring. (*)
