JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Bhumi ATR/BPN semakin ramai diperbincangkan dan banyak diakses oleh masyarakat. Platform yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini pertama kali direncanakan pada tahun 2010 dan resmi diluncurkan pada 2012.
Bhumi ATR/BPN menyediakan data geospasial yang dapat diakses langsung oleh publik dan baru-baru ini mendapatkan apresiasi internasional dalam pertemuan ahli geospasial di Bali.
“Kami ingin masyarakat dapat dengan mudah mengakses peta interaktif yang dilengkapi dengan alat pencarian lokasi serta informasi geospasial,” ujar Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon Panggabean, saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).
Menurutnya, Bhumi ATR/BPN merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang bertujuan untuk memberikan akses informasi secara transparan kepada masyarakat. Selain itu, platform ini juga memungkinkan masyarakat untuk memeriksa dan melihat peta bidang tanah mereka sendiri berdasarkan sertifikat yang dimiliki.
Fitur ini sangat bermanfaat untuk memastikan letak dan bentuk tanah sesuai dengan yang tertera di sertifikat. Bhumi ATR/BPN juga menyediakan informasi mengenai zona nilai tanah, yang membantu masyarakat mengetahui rentang nilai tanah di lokasi mereka.
“Kami memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengecek posisi, bentuk, dan informasi terkait tanah mereka. Jika terdapat perbedaan dengan data yang ada di Bhumi ATR/BPN, masyarakat dapat melapor ke Kantor Pertanahan setempat atau menyampaikan melalui #TanyaATRBPN,” tambah Herjon Panggabean.
Sebelum mengakses platform ini, masyarakat diminta untuk menyetujui disclaimer sebagai pengingat pentingnya keakuratan informasi yang diberikan. Selain bagi masyarakat umum, Bhumi ATR/BPN juga bermanfaat bagi berbagai pihak, termasuk profesional, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam mengakses data spasial terkait tata ruang dan pertanahan.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.
Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Bhumi ATR/BPN untuk penetapan pajak yang berkaitan dengan tanah. Melalui platform ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga dalam melayani masyarakat.
Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memanfaatkan platform ini serta memberikan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut.
“Bhumi ATR/BPN telah menjadi alat penting bagi kami dalam memantau dan mengevaluasi kinerja. Kami mengimbau pemilik sertifikat tanah untuk memastikan data mereka sudah terpetakan di Bhumi ATR/BPN. Jika belum, mereka dapat melakukan swaplotting atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat,” tutup Herjon Panggabean. (*)
