JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Langkah tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam menangani polemik pagar laut yang mencuat sejak awal 2025 mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satu dukungan datang dari mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) periode 2008–2009, Susno Duadji.
“Kita patut bersyukur bahwa persoalan ini semakin terang. Saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian ATR/BPN karena mereka yang pertama kali berani membuka kasus ini,” ujar Susno Duadji dalam sesi telekonferensi Sindo Prime di Sindo News TV, Selasa (4/2/2025).
Susno menegaskan bahwa keterbukaan Menteri Nusron dalam memberikan informasi kepada publik mengenai polemik ini harus didukung sepenuhnya. Mulai dari proses pemeriksaan sertifikat, pembatalan sertifikat, hingga gelar perkara yang saat ini tengah berlangsung.
“Kita percaya bahwa Kementerian ATR/BPN akan mengusut tuntas persoalan pertanahan di berbagai daerah lainnya. Namun, tentu saja semua butuh proses,” tambahnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk berani mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan ini.
“Bertindaklah, jangan hanya Kementerian ATR/BPN yang berani. Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi kewajiban,” tegas Susno Duadji.
Senada dengan itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, yang turut hadir dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa langkah tegas yang diambil kementerian perlu didukung oleh semua pihak.
“Jika semua pihak bersikap kooperatif dan terbuka, persoalan ini akan semakin terang. Masyarakat pun bisa melihat prosesnya dari awal hingga penyelesaian,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan nelayan, Kholid, yang turut serta dalam telekonferensi, berharap polemik pagar laut dapat segera diatasi melalui proses hukum yang transparan dan adil.
“Pemerintah seharusnya memang bertindak tegas, melakukan yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (*)
