JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri acara high-level executive roundtable yang diselenggarakan oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) pada Rabu (15/1/2024).
Dalam diskusi tersebut, Wamen Ossy menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan baru.
“Presiden Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih, telah menegaskan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara adidaya, khususnya dalam sektor pangan dan energi. Kedua sektor ini menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintah untuk lima tahun ke depan,” ujar Wamen Ossy.
Ia juga menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk tidak bergantung pada satu negara besar saja, mengingat kebutuhan memperkuat kemitraan regional di Asia.
“Saya pikir Asia perlu memperkuat kemitraan dan kerja sama regional, mengingat keunggulan negara seperti Jepang dalam inovasi teknologi. Negara-negara Asia, termasuk Indonesia, harus lebih merangkul multilateralisme demi memperkuat arsitektur global dan regional, terutama di ASEAN,” jelasnya.
Dean/Managing Director ERIA School of Government, Nobuhiro Aizawa mengatakan, bahwa acara ini dirancang untuk menciptakan ruang dialog yang membahas kepentingan nasional sekaligus kepentingan regional.
“Kepentingan nasional dan regional saling terkait. Selain itu, kita juga harus memikirkan masa depan bersama. Meski tantangan besar menanti, terutama dengan kepemimpinan baru Amerika Serikat, kita harus melihat peluang untuk membangun komunitas yang solid, tempat kita bisa bekerja sama, mengidentifikasi tantangan, serta mencari solusi bersama,” ungkap Nobuhiro.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ekonom sekaligus Menteri Keuangan RI periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri, mantan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) Akira Amari, serta Presiden ERIA Tetsuya Watanabe. Wamen Ossy juga didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin. (*)
