JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menjalin sinergi strategis dengan PT Pertamina (Persero) dalam bidang pertanahan dan tata ruang.
Kerja sama ini resmi dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (23/12/2024).
Menteri Nusron Wahid menegaskan pentingnya koordinasi antara kementerian/lembaga dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, Pertamina memiliki peran strategis dalam dua program prioritas, yakni swasembada energi dan hilirisasi industri.
“Kita adalah satu kesatuan tim yang bekerja untuk menuntaskan tiga PR besar, yakni swasembada energi, swasembada pangan, dan hilirisasi. Sebagai kementerian teknis, tugas kita adalah mendukung, bukan menghambat, apalagi memperlambat,” ujar Nusron.
Dalam MoU tersebut, disebutkan bahwa 192 perusahaan akan mengajukan izin dan pelayanan kepada Kementerian ATR/BPN. Hal ini mencakup sertifikasi tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), pengelolaan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), penyelesaian sengketa, pertimbangan teknis pertanahan (PERTEK), serta pengadaan tanah.
Menteri Nusron juga menginstruksikan agar jajarannya dapat memberikan layanan secara cepat dan optimal.
“Kami harap MoU ini ditindaklanjuti dengan baik. Jika pelayanan masih lambat, kita akan malu,” tegasnya.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyambut baik kerja sama ini. Ia menyebutkan bahwa MoU ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara Pertamina dan Kementerian ATR/BPN demi mendukung ketahanan energi nasional.
Sebagai bagian dari kerja sama ini, turut diserahkan 26 sertifikat elektronik berupa Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Pertamina. Sertifikat ini mencakup tanah untuk jalur pipa BBM sepanjang 81,5 KM dari Fuel Terminal Boyolali ke Fuel Terminal Pengapon di Semarang, Jawa Tengah.
Acara penandatanganan ini dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Direktur Jenderal Tata Ruang Dwi Hariyawan, Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja, sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, jajaran Komisaris Pertamina, dan pejabat terkait lainnya. (*)
