OKI, BERITAANDALAS.COM – Kontestasi Pilkada Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2024 telah usai beberapa hari lalu, dimana berdasarkan hasil quick qount dan data hasil Si Rekap KPU menyatakan pasangan Muchendi-Supriyanto (MURI) berhasil mengungguli pesaingnya, Djafar Shodiq-Abdiyanto (JADI), dengan persentase 55.80%.
Namun, kini muncul polemik baru yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah SMPN 1 Jejawi dengan melakukan ‘cawe-cawe’ pengerahan massa untuk memilih calon tertentu.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh awak media Beritaandalas.com di lapangan, salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, kalau Zainal (oknum Kepsek SMPN 1 Jejawi) melakukan aksi pengerahan massa agar memilih salah satu kandidat di Pilkada OKI beberapa waktu lalu.
“Tolong bantu publikasikan terkait Kepsek SMPN 1 Jejawi, sebab guru-guru di 4 SMP dalam wilayah Jejawi dan SMP di Pampangan, dia (Zainal) yang menghandle-nya untuk memilih pasangan JADI,” ungkap sumber tersebut.
Sumber ini menemukan adanya informasi kalau Kepsek SMPN 1 Jejawi meminta data-data guru PPPK yang memiliki KTP domisili Kecamatan Jejawi untuk kepentingan laporan politik.
“Infonya, Zainal beberapa hari terakhir meminta data guru-guru P3K yang ber-KTP OKI di Jejawi. Kata salah satu kepsek atas perintah Kaban BKD,” jelasnya.
Menanggapi dugaan ‘cawe-cawe’ di Pilkada OKI, Zainal mengaku bahwa isu yang berkembang tersebut tidaklah benar.
“Untuk pengusulan kekurangan guru, karena seperti di sekolah saya, kami kekurangan guru BK dan guru PKN. Jangan sampai ada penumpukan dan kekurangan guru. Sekarang sedang penerimaan guru P3K, kami mengusulkan untuk penempatan di sekolah saya, biar BKD yang mengalokasikan,” kata Zainal kepada awak media Beritaandalas.com, Selasa (3/12/2024).
Terkait isu dirinya berpihak kepada salah satu paslon di Pilkada OKI, Zainal membantah hal itu.
“Saya tidak akan berani, kamu tahu saya, lama di Karang Taruna bersama-sama. Apalagi aturan ASN ini tidak boleh. Walau ada itu, tidak akan mungkin,” imbuhnya.
Dilain pihak, sumber lainnya menanggapi bahwa penyampaian yang dilakukan oleh Zainal hanya berdalih untuk menyelamatkan diri sendiri.
“Tidak masuk akal, biasanya data usulan formasi guru dan pegawai di bawah lingkungan Dinas Pendidikan (Diknas), yang mengusul Diknas. BKD itu tinggal menunggu data dari Diknas. Logika saja, kenapa tidak melibatkan Dinas Pendidikan masalah pendataan usulan formasi guru P3K, kenapa kepsek SMP yang disuruh, hanya dia saja kepsek yang disuruh, tidak ada yang lain,” ucap sumber tersebut.
“Sampai hari ini tidak ada surat edaran baru dari Pj. Bupati masalah permintaan data usulan guru untuk P3K, dan juga P3K hari Jumat Sabtu nanti mulai tes, tidak mungkin baru ingin menyusun usulan, mungkin orang kementerian tertawa,” tandasnya. (Ludfi)
