OKI, BERITAANDALAS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyoroti polemik hasil seleksi administrasi penerimaan PPPK tahun 2024 formasi pranata trantibum yang terjadi beberapa waktu lalu, karena diduga ada kejanggalan.
Melalui Komisi I, DPRD Kabupaten OKI melakukan mediasi dengan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama puluhan anggota Satpol PP dan pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten OKI, bertempat di kantor DPRD OKI, Selasa (12/11/2024).
Usai kegiatan RDP tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten OKI, Marzuki mengatakan, antara honorer Satpol PP dan BKPP OKI tadi sudah sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami sebagai wakil rakyat dari Komisi I DPRD Kabupaten OKI hanya bantu menyelesaikan masalah, karena tugas kami memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya saat diwawancarai wartawan usai kegiatan.
Atas polemik ini, Marzuki juga meminta kepada pihak BKPP OKI agar kedepan untuk memprioritaskan anggota Satpol PP pada rekrutmen PPPK di tahun 2025.
“Kalaupun ada diprioritaskan, terlebih para Satpol PP ada yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun di OKI. Karena kalau tidak diprioritaskan, bagaimana nasib mereka, yang tentunya juga perlu disejahterakan,” tandas Marzuki
Terkait permasalahan ini, kata Marzuki lagi, kedepan pihaknya akan terus melakukan pengawasan tak hanya di Satpol PP dan BKPP OKI, namun juga terhadap instansi-instansi pemerintah lainnya yang ada di OKI.
Sementara itu, Aka Oktariadi selaku Ketua Forum Komunikasi Banpol PP Kabupaten OKI mengatakan, dari mediasi bersama dengan anggota Komisi I DPRD OKI dan BKPP OKI membuahkan hasil serta sudah ada titik terang.
“Kami berharap ditahun berikutnya pada rekrutmen PPPK di OKI, honorer Satpol PP jadi prioritas, karena mayoritas dari kami sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Kami mengabdi dari tahun 2005, bisa dihitung berapa tahun, makanya kami berjuang,” pungkasnya. (Ludfi)
