OKI, BERITAANDALAS.COM – Kisruh terkait alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menuai sorotan publik. Dimana sebelumnya Fraksi dari PKB dan PDIP ingin menempatkan seluruh anggotanya dalam Komisi III.
Komisi III sendiri membidangi pembangunan. Lebih dari 40% anggaran APBD dibahas di Komisi III tersebut.
Adanya perebutan satu Komisi yang dilakukan oleh pihak Fraksi PKB dan PDIP mendapatkan mosi tak percaya dari anggota DPRD OKI lainnya yang berasal dari Fraksi partai lainnya.
Diketahui jumlah anggota DPRD Kabupaten OKI berjumlah 45 orang. Pada periode 2024-2029, komposisi kursi dengan rincian PKB 7 kursi, PDIP 6 kursi, Gerindra 6 kursi, Demokrat 6 kursi, Golkar 6 kursi, Nasdem 4 kursi, PAN 4 kursi, Hanura 4 kursi dan PKS 2 kursi.
Dilansir dari berita sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten OKI ikut-ikutan walk out dan lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada mendahulukan kepentingan bangsa dan negara pada saat menggelar rapat paripurna terkait pembahasan AKD kemarin.
Sikap Ketua DPRD Kabupaten OKI yang memilih walk out pada saat rapat paripurna, kini mendapatkan sorotan serius, salah satunya dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS).
Ketua GAASS, Andi Leo ST menyampaikan, pihaknya menyoroti serius kelakuan minus yang dilakukan oleh oknum Ketua DPRD Kabupaten OKI tersebut.
“Sangat disayangkan jika benar telah terjadi hal seperti itu dilingkungan DPRD OKI. Saya selaku masyarakat OKI sangat prihatin melihat tindak tanduk oknum DPRD OKI ini, dimana seharusnya mereka berperan untuk kepentingan masyarakat namun malah bertingkah kekanak-kanakan,” ucap Andi kepada awak media, Ahad (27/10/2024).
Andi menjelaskan, anggota dewan ini baru dilantik beberapa saat yang lalu, seharusnya mereka lebih mementingkan dan memikirkan kemajuan Kabupaten OKI bukan malah membuat kemunduran yang membuat malu tercorengnya nama DPRD di mata masyarakat, karena keegoisan yang sengaja diciptakan.
“Padahal mereka baru saja dilantik. Bukannya memberikan gebrakan untuk kemajuan OKI, malah mereka membuat kemunduran yang membuat malu mereka sendiri sebagai DPRD OKI yang dipilih oleh rakyat. Bagaimana OKI bisa berjalan dengan baik jika para wakilnya di dewan pun saling gontok-gontokan berebut posisi basah. Saya jadi ragu, sebenarnya oknum DPRD OKI ini ingin bekerja untuk rakyat atau bekerja untuk berebut proyek,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, dia ingin mengingatkan kembali bahwa masyarakat adalah agent control pemerintahan, termasuk DPRD OKI itu dalam kontrol mereka juga.
“Jika kedepannya permasalahan yang ada diinternal DPRD OKI tidak bisa diselesaikan secara intelektual dan sesuai peraturan yang ada, maka masyarakat akan membuat mosi tidak percaya dan menggugat oknum DPRD OKI untuk mengundurkan diri atau dipecat dari jabatannya. Dari pada OKI malu mempunyai wakilnya yang tidak bisa membawa diri dan memalukan, jadi perbincangan dikalangan masyarakat,” tandas dia. (Ludfi)
