OKI – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Ogan Komering Ilir (OKI) mengalami penurunan dari 13,23 persen pada tahun 2022 menjadi 13,15 persen di 2023.
BPS juga mencatat, tren penurunan kemiskinan di OKI terus konsisten dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Dari 15,75 persen pada 2017, menurun menjadi 13,23 persen di 2022, dan turun lagi 13.15 persen di tahun 2023.
“Ada tren konsistensi penurunan angka kemiskinan di OKI paling signifikan di tahun 2022 sebesar 1,45 persen. Secara kumulatif penurunan yang terjadi mencapai 2,6 persen selama 7 tahun terakhir,” ungkap Kepala BPS OKI Anugera Hani pada rakor indikator strategis Kabupaten OKI di Ruang Rapat Sekda OKI, Selasa (24/10/2023).
Atas capaian penurunan kemiskinan di tahun 2023, tambah Hani, secara peringkat Kabupaten OKI kini tidak lagi termasuk 5 kabupaten termiskin di Sumatera Selatan.
“Hasil ini mengakibatkan perubahan peringkat kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan tertinggi. OKI tidak lagi termasuk 5 daerah termiskin di Sumsel,” jelas Hani.
Meski demikian, Hani memberikan catatan kepada Pemkab OKI terkait karakteristik kemiskinan di Ogan Komering Ilir.
“Perlu diperhatikan angka partisipasi murni dan partisipasi kasar sekolah, mengingat karakteristik penduduk miskin di Kabupaten OKI mayoritas berpendidikan SD ke bawah. Demikian dengan kepemilikan rumah layak huni,” terang dia.
Sekretaris Daerah Kabupaten OKI Ir. Asmar Wijaya M.Si mengatakan, penurunan kemiskinan secara konsisten di OKI merupakan bentuk komitmen Bupati H. Iskandar SE dalam mewujudkan visi OKI Mandira.
“Konsistensi penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun ini merupakan bentuk komitmen Bupati H. Iskandar SE. Pemkab OKI akan memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kemiskinan dan stunting dengan menggencarkan sejumlah program unggulan,” terang dia.
Adapun beberapa program yang telah dilakukan Pemkab OKI untuk mengatasi kemiskinan meliputi upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Diantaranya peningkatan akses lapangan pekerjaan seperti pelatihan keterampilan kerja serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Ada program peningkatan kapasitas UMKM, akses pasar bagi UMKM, fasilitasi kemitraan UMKM, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, peningkatan sarana dan prasarana usaha, operasi pasar. Ini berpengaruh terhadap kemiskinan,” terangnya.
Kemudian, program pemenuhan infrastruktur layanan dasar seperti penyediaan SPAM, Pamsimas, IPLT, Ipal Komunal, Kotaku, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyediaan infrastruktur dasar lingkungan.
“Terakhir ada juga bantuan kesehatan berupa Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), serta bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah seperti PKH, BPNT, BLT Desa, dan lainnya,” terang Asmar. (Leni)
