OKI, BERITAANDALAS.COM – Pemerintah pusat melalui Perum Bulog menyalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP) bantuan sosial (bansos) beras 10 Kilogram (Kg) selama 6 bulan periode Januari sampai Juni 2024.
Penyaluran bansos beras dari pemerintah pusat ini berdasarkan data penerima kepada masyarakat, yang disalurkan langsung melalui Kantor Pos.
Namun ragam polemik bermunculan, pasalnya isu bansos beras yang disalurkan oleh pemerintah pusat tersebut ada yang tidak tepat sasaran.
“Tolong dicek bantuan di Desa Sukaraja Kecamatan SP Padang banyak salah sasaran, banyak orang berduet (kaya -red) yang dapat bantuan,” ujar salah satu warga Desa Sukaraja yang enggan disebutkan namanya, Rabu (7/2/2024).
Menanggapi perihal tersebut, Kepala Desa Sukaraja, Marwan menjelaskan, pihaknya hanya memberikan undangan kepada warga yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bansos beras sesuai dengan data yang tertera dari pihak Kantor Pos.
“Kami hanya memberikan kertas undangan kepada warga masing-masing untuk mengambil bansos di Kantor Pos SP Padang. Masalah bansos tidak tepat sasaran seperti yang disampaikan oleh salah satu warga, kami tidak tahu menahu, karena data itu bukan Pemdes Sukaraja yang mengusulkan, melainkan langsung dari pemerintah pusat. Kami hanya meneruskan undangan untuk dibagikan sesuai dengan data yang diterima,” jelas Marwan kepada Beritaandalas.com.
Disisi lain, menanggapi isu bansos beras 10 Kg yang tidak tepat sasaran, Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKI Reswandi mengatakan, bahwa data yang mendapatkan bansos beras bukan pengajuan dari pihaknya, melainkan dari Bappeda.
“Dari Bappeda,” singkatnya melalui via seluler.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten OKI Aidil Azwari melalui Kabid Perekonomian dan SDA, Dikko Alrakhman menuturkan, mereka sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa lini sektor untuk menindaklanjuti surat dari Badan Pangan Nasional RI perihal penugasan penyaluran cadangan pemerintah, dalam rangka bantuan pangan beras.
Dikko menjelaskan, data yang mendapatkan bansos beras berasal dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) asal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
“Sebelumnya kami menghadiri langsung rapat di provinsi dan zoom meeting untuk penyaluran CPP di wilayah Kabupaten OKI. Data yang dihimpun mendapatkan bansos beras berasal dari P3KE yang kami terima dari Bappeda Provinsi Sumsel. Di Kabupaten OKI, sebanyak 51.175 KPM yang mendapatkan bansos beras untuk transporter pelaksanaan pendistribusian bantuan pangan tahun 2024 melalui PT Pos,” pungkasnya. (Ludfi)
