JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Civitas akademika viral di media sosial (medsos), ramai-ramai para guru besar, dosen dan mahasiswa yang ada di universitas terkemuka di Indonesia memberikan pernyataan sikap, khawatir akan nasib demokrasi Indonesia kedepan, Sabtu (3/2/2024).
Para guru besar yang tergabung di Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (UNAND), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (UNMUH BABEL) ramai-ramai menyuarakan pernyataan sikap tersebut.
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Profesor Fathul Wahid menyuarakan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024.
“Indonesia darurat kenegarawanan, dua pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024 perkembangan politik nasional kian menunjuk tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara, demokrasi indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” ungkap Profesor Fathul Wahid dalam pernyataan sikapnya.
“Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 putusan proses yang pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman diberhentikan.”
“Gejala ini kian jelas kepermukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutakhir distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai syarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tertentu, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Situasi di atas menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi,” imbuhnya.
Disisi lain, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo, dalam pernyataan sikapnya menyuarakan keresahan dan geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka.
“Seruan kebangsaan kampus perjuangan 5 tahun terakhir utamanya menjelang Pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak, negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perbuatan kuasa, nihil etika menggerus keluhuran budaya serta kesejatian moral bangsa.”
“Kami warga dan alumni Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat terutama korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dan kelayakan hidup, keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam hutan air kekayaan di bawah tanah dan laut memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa, bahwa di dalam hutan di pinggir sungai danau dan pantai, ada orang ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita, bangsa Indonesia.”
“Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas kepentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan keindonesiaan kita, ” jelasnya.
Lanjut dia, Misteri Soepomo salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Rektor UI tahun 51 sampai dengan 54 berpesan agar Civitas Akademika Universiteit Van Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan.
“Maka berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kamu punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni obes Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan, pertama mengutuk segala tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, kedua menuntut hak pilihan rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan berjalan secara jujur dan adil, ketiga menuntut agar semua ASN pejabat pemerintah TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon, yang keempat menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing mari kita jaga bersama demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan,” pungkasnya. (Ludfi)
