JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menyepakati langkah strategis untuk menanggulangi banjir di kawasan Bekasi dan Bogor. Fokus utama upaya ini mencakup penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ yang telah hilang, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan.
“Semua badan dan sempadan sungai harus ditertibkan. Jika terdapat bangunan dengan alas hak, maka akan dilakukan pengadaan tanah dengan mekanisme ganti rugi sesuai dengan hasil appraisal. Sementara itu, bagi bangunan tanpa alas hak, akan dilakukan pendekatan manusiawi dengan mekanisme hukum yang adil agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, usai rapat koordinasi di Kementerian PUPR, Senin (17/3/2025).
Selain menertibkan daerah sempadan sungai, pemerintah juga akan merevitalisasi situ yang telah hilang guna mengembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air.
Berdasarkan data sementara, terdapat 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor yang akan dikembalikan sesuai peruntukannya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang semakin meningkat akibat berkurangnya daerah tampungan air.
“Semua langkah ini memerlukan pengadaan tanah karena pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Sebelum pengadaan tanah, terlebih dahulu harus ada penetapan lokasi (penlok) yang ditetapkan oleh kepala daerah. Targetnya, penlok akan selesai pada pertengahan April, pengadaan tanah rampung pada akhir Mei, dan pembangunan dapat dimulai pada bulan Juni,” jelas Menteri Nusron.
Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menambahkan, bahwa rapat ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya dilakukan pembahasan bersama Pemprov DKI Jakarta.
“Ke depannya, kami akan terus melakukan rapat koordinasi agar penanggulangan banjir di DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat berjalan optimal. Koordinasi di tingkat pusat sangat penting untuk memastikan semua langkah bisa dijalankan dengan baik,” tuturnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik kerja sama ini. “Kami siap bekerja dan akan segera menyusun kerangka acuan serta mempercepat proses penetapan lokasi (penlok),” ujarnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN dan PUPR serta sejumlah wali kota dan bupati di Provinsi Jawa Barat. (*)
