OKU TIMUR, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan di 326 kabupaten guna mendukung pembentukan 500 batalion baru oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari 2025.
“Dalam waktu seminggu setelah perintah Bapak Presiden, kami telah menyerahkan lahan di 326 kabupaten kepada Menteri Pertahanan dan menembuskannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Lahan ini berasal dari tanah cadangan negara, terutama tanah terlantar yang berasal dari eks-Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya,” ujar Menteri Nusron dalam acara penyerahan sertipikat di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/3/2025).
Meski demikian, masih terdapat 174 titik batalion yang belum mendapatkan lahan. Menteri Nusron memastikan pihaknya akan terus mencari dan menyiapkan lokasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Selain untuk kepentingan pertahanan, Presiden RI juga menginstruksikan agar setiap batalion memiliki lahan produktif guna mendukung ketahanan pangan nasional. Lahan tersebut akan dikelola oleh TNI Angkatan Darat (AD) bersama masyarakat dengan luas minimal 500 hektare per batalion.
“Jika satu batalion membutuhkan 500 hektare, maka total lahan yang diperlukan mencapai 250 ribu hektare untuk 500 batalion. Berdasarkan identifikasi kami, terdapat potensi tanah terlantar sebesar 1,4 juta hektare di seluruh Indonesia dalam lima tahun terakhir,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Pemerintah akan memilah lahan yang tersedia sesuai dengan peruntukannya, baik untuk batalion, transmigrasi, perumahan, maupun lahan produktif guna ketahanan pangan.
Menteri Nusron menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan semangat merah putih untuk memastikan tidak ada sejengkal pun tanah milik negara, khususnya milik TNI, yang diambil oleh pihak lain.
Ia juga menekankan pentingnya sertipikasi tanah sebagai langkah strategis dalam menjaga aset negara.
“Bagaimana kita bisa mempertahankan NKRI jika tanah milik TNI diambil oleh pihak lain? Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, sertipikasi menjadi kata kunci dalam menjaga tanah-tanah milik negara,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan apresiasi kepada TNI AD serta Kementerian Pertahanan atas kerja sama dalam proses sertipikasi dan pengamanan aset negara.
“Saya merasa sangat terbantu dengan kerja sama dari Bapak Kasad dan keluarga besar TNI, termasuk dengan Pak Menhan. Ini adalah tugas kami untuk menjaga dan mengamankan tanah negara,” pungkasnya. (*)
