JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat.
Dalam rapat dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Selasa (11/2/2025), ia menyoroti pentingnya pendaftaran tanah adat untuk mencegah konflik pertanahan di masa depan.
“Tanah ulayat harus memiliki dasar hukum yang jelas. Jika suatu suku memiliki tanah ulayat, maka perlu ada pencatatan resmi terkait batas wilayah, kepemimpinan adat, dan mekanisme pengelolaannya,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa kepastian hukum ini tidak hanya melindungi hak masyarakat adat, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkeadilan. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku adat guna memastikan perlindungan tanah ulayat secara hukum.
Selain itu, Menteri Nusron menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat akan menjaga keberadaan masyarakat hukum adat serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa tanah ulayat tidak hanya mendapat pengakuan, tetapi juga dapat dikelola secara produktif tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal,” tambahnya.
Kepada para senator dari berbagai provinsi di Indonesia, Menteri ATR/Kepala BPN berharap setiap anggota DPD RI dapat membantu Kementerian ATR/BPN dalam merealisasikan pendaftaran tanah ulayat di daerah masing-masing.
Pimpinan Komite I DPD RI, Muhdi, mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN.
“Selama ini Kementerian ATR/BPN telah menghadapi berbagai tantangan dan melakukan sejumlah terobosan,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
